Aliansi Pemuda Pembela Ulama NTB Gedor Kantor DPW PPP NTB

Mataram NTB - Aliansi Pemuda Pembela Ulama (APPU) Nusa Tenggara Barat menggelar Aksi unjukrasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Wilayah  (DPW) NTB Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di jalan Majapahit Kota Mataram, pada Sabtu 3 September 2022.

Aksi ini dilakukan buntut dari pernyataan Ketua Umum partai berlambang Ka'abah, Suharsono Monoarfa tentang 'Amplop Kiai', pada acara pembekalan Anti Korupsi Politik Cerdas Berintegritas yang di selenggarakan oleh KPK pada 15 Agustus lalu.

Kordinator aksi, Salvian mengungkapkan, adanya pernyataan dari pidato ketua umum DPP partai PPP yang menyatakan amplop Kiai menyayat hati mereka. Pernyataan yang tidak pantas oleh partai politik yang berbeground ulama.

"Pernyataan amplop Kiai, sangatlah mencoreng, melecehkan Marwah para Kiai dan para ulama yang kami hormati. 

Jangan sampai PPP kembali mengulang kata Kiyai Amplop. Dan membuat nama baik ulama itu kembali rusak." ucap Salvian.

Dikatakan Salvian, lahirnya bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari peran serta perjuangan dan kontribusi besar yang diberikan oleh para Kiai dan ulama. Tercatat bahwa melalui madrasah dan pondok pesantren dengan jalur dakwah yang menjadi bagian penting sebagai instrumen perjuangan melawan penjajah.

"77 tahun Indonesia merdeka, para ulama dan Kiai tidak mundur dan memberikan kontribusi yang besar dalam mengontrol dan menegakkan nilai-nilai ke Islaman dan Ke-Indonesiaan, " tegas Salvian.

Atas pernyataan Ketua Umum DPP PPP yang merendahkan harga diri Kiai dan Ulama, masa aksi menuntut Suharsono Monoarfa agar meminta maaf secara terbuka pada Ulama Dan Kiai. Mendesak DPW PPP NTB agar bersuara terkait pernyataan Ketua Umum DPP PPP yang telah menghina ulama, dan meminta   agar Suharsono Monoarfa mundur dari jabatannya karena tidak pantas untuk menahkodai partai berlambang Ka'abah.

Sementara itu dari pantauan madia ini di kantor DPW PPP NTB tidak ada seorang di dalam ruangan baik anggota maupun kader partai, dan sampai berita ini di naikkan belum ada pengurus partai yang memberikan keterangan.(Adb)